Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PT PERTAMINA - PENUGASAN - BBG - CNG - PENYEDIAAN - PENDISTRIBUSIAN - TRANSPORTASI JALAN - TA 2015
2015
KEPMEN ESDM NO. 2016 K/15/MEM/2015, LL KESDM 2015 : 4 HLM
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS BERUPA CNG UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2015

ABSTRAK :
  • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri. Berdasarkan evaluasi atas pemenuhan persyaratan bagi Badan Usaha untuk mendapat penugasan, PT Pertamina (Persero) layak untuk ditunjuk sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Berupa CNG Untuk Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2015.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 27 Th 2014 jo UU No. 3 Th 2015; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 64 Th 2012; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 08 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan Tahun Anggaran 2015. Penugasan tersebut meliputi :

    • pembangunan dan pengoperasian 10 SPBG CNG Online Station, 6 SPBG CNG Mother Station, 6 SPBG CNG Daughter Station beserta insfrastruktur pendukungnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur pada tahun 2015; dan
    • penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan meliputi SPBG CNG dan SPBG CNG eksisting sejumlah 19 di lokasi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

    Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG untuk transportasi jalan ditetapkan sesuai dengan program tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan total alokasi Gas Bumi sebesar 37,7 MMSCFD dengan rincian :

     

    • DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 24 MMSCFD;
    • Jawa Tengah sebesar 1 MMSCFD;
    • Jawa Timur sebesar 10,02 MMSCFD;
    • Sumatera Selatan sebesar 1,5 MMSCFD;
    • Kalimantan Timur sebesar 1 MMSCFD.

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan Alokasi Gas Bumi termasuk menyiapkan penyesuaian Alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi.

     

    Dalam hal pelaksanaan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) terjadi perubahan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka :

    • PT Pertamina (Persero) wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
    • Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan mengatur langkah-langkah yang diperlukan.
CATATAN :
  • Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 12 Maret 2015.