Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BBM - PENYEDIAAN - INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL - PEMBERDAYAAN
2006
PERMEN ESDM NO. 26, LL KESDM 2006 : 4 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan lndustri Pelayaran Nasional perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 21 Th 1992; UU No. 22 Th 2001 Jo. Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 Thn 2004; PP No. 82 Th 1999; PP No. 42 Th 2002; PP No. 51 Th 2002; PP No. 67 Th 2002; PP No. 35 Th 2004 Jo. PP No. 34 Th 2005; PP No. 36 Th 2004; Keppres No. 187/M Th 2004; Perpres No. 55 Th 2005 Jo. Perpres No. 9 Th 2006; Perpres No. 71 Th 2005; Kepmenhub No. KM. 33 Th 2001; PermenESDM No. 0030 Th 2005; Permenhub No. KM 71 Th 2005 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menteri menjamin penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional. Penyediaan Jenis BBM Tertentu  disesuaikan dengan trayek dan jumlah hari layar sampai pada pelabuhan bunker berikutnya dari perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan melampirkan spesifikasi kapal dan rencana pola trayek yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 

    Penyediaan Jenis BBM Tertentu kepada perusahaan angkutan laut nasionaldiutamakan untuk kapal-kapal yang mengangkut penumpang, angkutan laut perintis, pelayaran rakyat, angkutan bahan pokok dan strategis serta kapal-kapal yang beroperasi secara tetap dan teratur (liner) berdasarkan usulan Menteri Perhubungan c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2006