Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LISTRIK - JAWA-MADURA-BALI - SISTEM - JARINGAN - ATURAN
2007
PERMEN ESDM NO. 3, LL KESDM 2007 : 141 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali

ABSTRAK :
  • Bahwa sistem penyediaan tenaga listrik Jawa-Madura-Bali telah berkembang dan didukung oleh beberapa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga perlu adanya aturan jaringan tenaga listrik untuk menciptakan sistem transmisi tenaga listrik  yang andal dan terpadu; 

    Bahwa Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1150K/30/MEM/2004 tanggal 28 Juni 2004, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 15 Th 1985; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 20/P TH 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib ditaati oleh semua pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik  yang tersambung ke Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali.

    Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan. 

    Semua instalasi tenaga listrik yang terhubung ke Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pemilik instalasi wajib menyesuaikan dengan Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali.

    Dalam hal pemilik instalasi berpendapat bahwa penyesuaian instalasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan karena alasan teknis atau alasan lain, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemilik instalasi wajib melaporkannya kepada Komite Manajemen Aturan Jaringan. 

CATATAN :
  • 1 Lampiran; 139 Halaman
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2007