Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PT PGN (PERSERO) TBK - HARGA JUAL - GAS BUMI - MELALUI PlPA - KONSUMEN - SELAIN RUMAH TANGGA - PELANGGAN KECIL
2007
PERMEN ESDM NO. 7, LL KESDM 2007 : 6 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

ABSTRAK :
  • Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-112003 tanggal 21 Desember 2004 yang menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penetapan harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi khususnya untuk gas bumi melalui pipa menjadi kewenangan Pemerintah;

    Bahwa sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga jual gas bumi harus mempertimbangkan kepentingan dan aspek perlindungan konsumen serta keekonomian dari Badan Usaha;

    Bahwa berdasarkari pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen selain rumah tangga dan pelanggan kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001 Jo Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 Tanggal 21 Desember 2004; PP No. 37 Th 1994; PP No. 67 Th 2002; PP No. 36 Th 2004; Keppres No. 187/M Th 2004 Th 2004 Jis Keppres No. 31/P TH 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

     Kategori pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

    a. Pelanggan yang tidak terikat kontrak (K-Umum) dan (K-0);

    b. Pelanggan yang terikat kontrak menggunakan gas bumi dari 10.000 M3 sampai dengan 300.000 M3 per bulan (K-I);

    c. Pelanggan yang terikat kontrak menggunakan gas bumi lebih dari 300.000 M3 per bulan (K-2);

    d. Pelanggan yang terikat kontrak melalui negosiasi danlatau dalam rangka penetrasi pasar untuk pembukaan wilayah baru (K-3);

    e. Pelanggan yang terikat kontrak dalam rangka pengembangan industri rakyat distrik Cirebon (khusus)

     Keberagaman mutu dan pelayanan gas bumi yang disediakan PGN karena berbagai keadaan tidak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan PGN dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus-menerus. 

    PGN dibebaskan dari kewajiban pemberian pengurangan tagihan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 ayat (3) apabila terjadi sebab kahar.

    Dalam ha1 terdapat wilayah distribusi yang belum ditetapkan harga jual gas bumi berdasarkan Peraturan Menteri ini, PGN dapat mengusulkan harga jual gas bumi kepada Menteri untuk mendapat penetapan harga jual gas bumi untuk wilayah distribusi yang bersangkutan. 

CATATAN :
  • 1 Hlm Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2007. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2007