Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
STANDARDISASI KOMPETENSI - TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN - PERUBAHAN
2007
PERMEN ESDM NO. 15, LL KESDM 2007 : 8 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik diperlukan asesor dan lembaga sertifikasi kompetensi asesor untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan;

    Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan belum mengatur ketentuan mengenai asesor dan lembaga sertifikasi kompetensi asesor;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 15 Th 1985; UU No. 18 Th 1999; UU No. 13 Th 2003; UU No. 20 Th 2003; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; PP No. 25 Th 1995; PP No. 23 Th 2004; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 31/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005 


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 W40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diubah sebagai berikut : 

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah. 
    2. Ketentuan Pasal 3 diubah.
    3. Ketentuan Pasal 5 diubah.
    4. Ketentuan Pasal 9 diubah.
    5. Ketentuan Pasal 11 diubah.
    6. Ketentuan Pasal 12 diubah.
    7.  Ketentuan Pasal 13 diubah.
    8.  Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAE? V A dan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13 A.
    9. Ketentuan Pasal 14 diubah.
    10. Ketentuan Pasal 15 diubah.
    11. Ketentuan Pasai 16 diubah.

    Dalam hal belum ada Lembaga Sertifikasi Asesor yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Direktur Jenderal dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Asesor. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007.