Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
LHKPN - DEPARTEMEN ESDM - BPH MIGAS
2007
PERMEN ESDM NO. 16, LL KESDM 2007 : 8 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Badan Pengatur Hilir Migas

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Pemerintah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk para pejabat di Iingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

    Bahwa untuk keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pejabat di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 28 Th 1999; UU No.31 Th 1999 Jo UU No. 20 Th 2001; UU No. 30 Th 2002; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Kepres No. 31/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Kepmen ESDM No. 1065 Th 2003


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengelolaan LHKPN di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. 

    Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

    a. Koordinator Pengelola LHKPN;

    b. Administrator Instansi;

    c. User. 

    Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama dan setelah memangku jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN. 

    Paling lambat pada akhir bulan Januari, masing-masing pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud, menyampaikan seluruh daftar nama Pejabat DESDM dan BPH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. 

    Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat DESDM dan BPH Migas wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN. 

    Pimpinan masing-masing Unit secara berjenjang memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat DESDM dan BPH Migas yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. 

CATATAN :
  • Lampiran tidak disertakan
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007