Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MIGAS - PENINGKATAN PRODUKSI - PENGEMBALIAN - BAGIAN WILAYAH KERJA - TlDAK DIMANFAATKAN - KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA - PEDOMAN DAN TATA CARA
2008
PERMEN ESDM NO. 3, LL KESDM 2008 : 3 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003; PP No. 35 Th 2002 Jo. PP No. 34 Th 2005; Keppres No. 187/M Th 2004; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 040 Th 2006


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam rangka peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) yang berproduksi dan sudah melaksanakan kewajiban penyisihan Wilayah Kerja wajib :

    a. mengembangkan setiap penemuan lapangan/struktur yang mengandung Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerjanya; danlatau

    b. mengusahakan kembali lapangan/struktur yang pernah diproduksikan. 

    Dalam hal Kontraktor tidak mengembangkan penemuan Iapangan/struktur dan/atau mengusahakan kembali lapangan/struktur yang pernah diproduksikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

    a. Kontraktor mengusulkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain kepada Menteri untuk mengembangkan lapangan/struktur dimaksud; atau

    b. Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri. 

    Terhadap Wilayah Kerja baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melakukan Penawaran Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    Kontraktor wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh data terkait yang diperoleh dari lapangan/struktur yang dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (3). 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2008