Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LlSTRIK - HARGA PATOKAN - PENJUALAN - DARI PEMBANGKIT LlSTRIK TENAGA PANAS BUMI
2008
PERMEN ESDM NO. 14 , LL KESDM 2008 : 3 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

ABSTRAK :
  • Bahwa sesuai dengan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi, perlu dilakukan usaha dan upaya untuk lebih mendorong penggunaan sumber daya panas bumi sebagai energi untuk pembangkitan tenaga listrik secara efisien dan berdaya saing;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga listrik dari Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 15 Th 1985; UU No. 27 Th 2003; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; PP No. 59 Th 2007; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0010 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 001 Th 2006 Jo. Permen ESDM No. 004 Th 2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam rangka percepatan pengembangan energi panas bumi, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dapat menjual tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) kepada PKUK atau PIUKU Terintegrasi. 

    Harga patokan tertinggi penjualan tenaga listrik dari PL TP pada saat pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi dihitung berdasarkan persentase terhadap BPP PKUK atau PIUKU Terintegrasi sebagai berikut :

    a. 85% (delapan puluh lima persen) BPP di sisi Tegangan Tinggi (BPP-TT) atau 85% BPP di sisi Tegangan Menengah (BPP-TM) sistem kelistrikan setempat untuk kapasitas unit di atas 10 MW sampai dengan 55 MW, sesuai dengan rencana interkoneksinya;

    b. 80% (delapan puluh persen) BPP di sisi Tegangan Tinggi (BPP-TT)  sistem kelistrikan setempat untuk kapasitas unit lebih besar dari 55 MW. 

     

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2008