Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TAMBANG - PENUTUPAN - REKLAMASI
2008
PERMEN ESDM NO. 18, LL KESDM 2008 : 53 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

ABSTRAK :
  • Bahwa kegiatan pertambangan berpotensi rnengubah bentang alam, sehingga diperlukan upaya untuk menjamin pemanfaatan lahan di wilayah bekas kegiatan pertambangan agar berfungsi sesuai peruntukannya;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 11 Th 1967; UU No. 23 Th 1997; UU No. 32 Th 2004 Jo. UU No. 8 Th 2005; UU No. 26 Th 2007; PP No. 32 Th 1969 Jis PP No. 75 Th 2001; PP No. 27 Th 1999; PP No. 38 Th 2007; Keppres No. 187/M Th 2004 Jo Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Perusahaan daiam melaksanakan Reklamasi dan Penutupan Tambang wajib memenuhi prinsip-prinsip Iingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian yang meliputi:

    a. kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara
    sesuai baku mutu Iingkungan;
    b. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing,
    lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure)
    lainnya;
    c. keanekaragaman hayati;
    d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
    dan
    e. aspek sosial, budaya, dan ekonomi.
     
    Perusahaan wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Penutupan Tambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasl dan perhitungan Rencana Biaya Penutupan Tambang yang telah mendapat persetujuan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
     
     Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
    a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.Kl008/M.PE/1995 Tahun 1995 tanggal 17 Jull 1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum; dan
    b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.Kl29/MEM/2000 Tahun 2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Reklarnasi dan Penutupan Tambang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN :
  • 7 Lampiran; 34 Halaman
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2008