Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MIGAS - HILIR - KEGIATAN USAHA - KONSUMEN - PERLINDUNGAN - TATA CARA - PEDOMAN
2008
PERMEN ESDM NO. 19, LL KESDM 2008 : 7 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Tatacara Perlindungan Konsumen Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam upaya melindungi konsumen dalam penyediaan produk Mengingat minyak dan gas bumi, perlu memberikan kesempatan dan peranan yang lebih luas kepada Badan Usaha untuk menjaga standar mutu produk minyak dan gas bumi dan jasa pelayanan yang dihasilkan;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan bidang Minyak dan Gas Bumi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, perlu mengatur mengenai Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 8 Th 1999; UU No. 22 Th 2001 Jo. Putusan MK tanggal 21 Desember 2004 pada Perkara No. 002/PUU-I/2003; PP No. 58 Th 2001; PP No. 36 Th 2004; PP No. 71 Th 2005; Keppres No. 187/M Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0007 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 0048 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam menetapkan tingkat standar mutu produk Minyak dan Gas Bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG serta Hasil Olahan dan jasa pelayanan yang diberikan, Badan Usaha wajib memperhatikan :

    a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan

    b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

    Untuk melindungi Konsumen Hilir Migas, Badan Usaha wajib memiliki sarana P,engaduan masyarakat berupa PO BOX, Nomor Telepon/HP, Faksimili, Email. Sarana pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud, wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal. 

    Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap indikator perlindungan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. 

    Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam pliluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta padatanggal 13 Juni 2008