Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MIGAS - KEGIATAN USAHA HULU - JENIS-JENIS BIAYA - TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN - KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
2008
PERMEN ESDM NO. 22, LL KESDM 2008 : 5 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama

ABSTRAK :
  • Bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib dllaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dalam rangka
    mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara yangdigunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
     
    Bahwa dalam kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor menanggung biaya dan risiko, yang pengembalian
    biaya (Recovery Of  Operating Cost) perlu dibatasi untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan operasi kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas bumi;
     
    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan
    Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Jenis-Jenis Biaya Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sarna dalam suatu Peraturari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

     UU No 22 Th 2001 Jo Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004; PP No. 35 Th 1994; PP No. 42 Th 2002; PP No. 35 Th 2004 Jo. PP No. 34 Th 2005 Jo. PP No. 34 Th 2005; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kontraktor Kontrak Kerja Sama mendapatkan kembali biaya (cost recovery) yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja bersangkutan setelah berproduksi secara komersial sesuai Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.
    Pengembalian biaya (cost recovery) sebagaimana dimaksud berasal dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan.
    Pengembalian biaya (cost recovery) dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud  tidak dapat dikenakan pada jenis-jenis biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
    Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menghasilkan produksi secara komersial, terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi risiko Kontraktor Kontrak Kerja Sama sepenuhnya.
     
CATATAN :
  • Lampiran 
  • Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2008