Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MINERAL - PERTAMBANGAN - NASIONAL - PRODUKSI - PEMBATASAN - KEBIJAKAN - PENETAPAN - TATA CARA
2008
PERMEN ESDM NO. 25, LL KESDM 2008 : 7 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional

ABSTRAK :
  • Bahwa mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, untuk itu pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;

    Bahwa keberadaan, potensi dan cadangan sumber daya mineral mempunyai peran yang sangat besar sebagai penggerak pembangunan nasional;

    Bahwa pendayagunaan sumber daya mineral diarahkan untuk menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku industri dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalarn negeri dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi dan berkelanjutan, sehingga diperlukan penetapan kebijakan pembatasan produksi nasional;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 11 Th 1967; UU No. 5 Th 1984; UU No. 32 Th 2004 Jo UU No. 8 Th 2005; PP No 32 Th 1969 Jis PP No. 75 Th 2001; PP No. 79 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menteri merencanakan, menyiapkan dan menetapkan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral naslonal dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2.

     
    Perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan pengkajian dan pengolahan data studi kelayakan dan Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) dari pemegang KP dan KK serta neraca sumber daya mineral nasional.
     
    Dalam rangka perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Direktur Jenderal berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan instansi pemerintah terkalt.
     
    Gubernur dapat melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional melalui pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud  dengan bupati/walikota yang meliputi KP dalam wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
     
    Gubernur bertanggung jawab dan wajib menyampaikan hasil pengkajian dan pengolahan data sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal.
     
    Perencanaan dan penyiapan kebijakan pembatasan produksi pertambangan mineral nasional yang telah dilaksanakan Direktur Jenderal sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.
CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2008