Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BBN (BIOFUEL) - TATA NIAGA - SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN - PEMANFAATAN - PENYEDIAAN
2008
PERMEN ESDM NO. 32, LL KESDM 2008 : 18 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Energi Nomor 051 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Iain;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan ketentuan Diktum Pertama angka 2 lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Periyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 36 Th 2004; Perpres No. 5 Th 2006; Keppres No. 187/M Th 2004 Jo. Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0007 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 0048 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

     Pengaturan penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Lain dalam rangka ketahanan energi nasional, dapat berupa Biodiesel (B100), Bioetanol (E100) dan Minyak Nabati Murni (O100). 

    Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a rnerupakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), volume, dan harga patokan tertentu  yang pemanfaatannya untuk dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau pemanfaatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dari Menteri. 

    Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofilel) sebagai Bahan Bakar Lain wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaaan ekspor/impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara berkala atau sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 

     

CATATAN :
  • 1 Lampiran; 3 Halaman
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2008