Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA - BIDANG PERENCANAAN TAMBANG TERBUKA - SUB BIDANG PERENCANAAN TAMBANG TERBUKA - JANGKA PANJANG - SECARA WAJlB - PEMBERLAKUAN
2008
PERMEN ESDM NO. 39, LL KESDM 2008 : 3 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka pemenuhan kompetensi tenaga teknik yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis serta ketrampilan khusus di bidang perencanaan tambang terbuka sub bidang perencanaan tambang terbuka jangka panjang, perlu ditetapkan pemberlakuan Secara Wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia di bidang perencanaan tambang terbuka sub bidang perencanaan tambang terbuka jangka panjang dimaksud;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 11 Th 1967; UU No. 13 Th 2003; PP No. 32 Th 1969 Jis PP No. 75 Th 2001; PP No. 19 Th 1973; PP No. 31 Th 2006; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 006 Th 2007; Permenaker No. PER.21/MEN/X/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia (SKKNI) di Bidang Perencanaan Tambang Terbuka, Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.27/MEN/11/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional lndonesia Sektor Mineral, Batubara dan Panas Bumi Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebagai SKKNI wajib. 

    SKKNI di Bidang Perencanaan Tambang Terbuka, Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi daiam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. 

    Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemegang Kuasa Pertambangan, pemegang Kontrak Karya dan pemegang Perjanjian Kalya Pengusahaan Pertambangan Batubara wajib rnempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai SKKNl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2008