Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PANAS BUMI - SURVEI PENDAHULUAN - PENUGASAN - PEDOMAN
2009
PERMEN ESDM NO. 2, LL KESDM BN RI 2009 (11) : 13 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

ABSTRAK :
  • a. bahwa dalam rangka memberi pedoman yang komprehensif dalam penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, perlu mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 27 Th 2003; PP No. 10 Th 2000; PP No. 59 Th 2007; Keppres No. 187/M Th 2004; 


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penugasan Survei Pendahuluan diberikan dalam rangka pelaksanaan program percepatan pengembangan Panas Bumi pada Wilayah Terbuka yang belum dapat ditetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur tata cara penetapan wilayah kerja pertambangan panas bumi.

    Kriteria untuk menetapkan Wilayah Terbuka menjadi Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan adalah :

    a. wilayah tersebut mempunyai potensi panas bumi yang besar dan/atau kebutuhan listrik di daerah tersebut tinggi;

    b. wilayah potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau

    c. wilayah tertinggal (frontier/remote area) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan. 

     Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya Peta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan, Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak mengajukan permohonan kepada Menteri atau mengajukan permohonan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)' wilayah tersebut dinyatakan sebagai Wilayah Terbuka dan ditawarkan kepada Badan Usaha pemohon berikutnya yang memenuhi persyaratan. 

    Bagan Alir Permohonan Penugasan Survei Pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri ini. 

    Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dicabutnya Penugasan Survei Pendahuluan, menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan. 

CATATAN :
  • 3 Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2009