Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LlSTRlK - HARGA - PEMBELIAN - PT PLN (PERSERO) - KOPERASI - BADAN USAHA LAIN - PEDOMAN
2009
PERMEN ESDM NO. 5, LL KESDM BN RI 2009 (46) : 5 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi Atau Badan Usaha Lain

ABSTRAK :
  • bahwa partisipasi koperasi atau badan usaha lain untuk penyediaan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik nasional;

    bahwa harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari koperasi atau badan usaha lain, terkait erat dengan perubahan indikator ekonomi makro;

    bahwa ketentuan harga pembelian tenaga listrik yang telah ditetapkan dalam beberapa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dan dalam rangka mengakomodasi dinamika perkembangan ekonomi dan industri diperlukan pengaturan kembali harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero);

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Harga Pembeiian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 15 Th 1985; UU No. 30 Th 2007; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; Keppres No. 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Kepmen ESDM No. 1122K/30/MEM/2002; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 001 Th 2006 Jo. Permen ESDM No. 004 Th 2007; Permen ESDM No. 002 Th 2006


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pedoman harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) ini berlaku untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru, energi terbarukan, dan energi tak terbarukan. 

    Pembelian tenaga listrik oWeh PT PLN (Persero) dari koperasi atau badan usaha lain dapat dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    Untuk melaksanakan rencana pembelian tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, PT PLN (Persero) dapat menerbitkan harga patokan tertinggi. 

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, acuan harga beli tenaga listrik yang telah ditetapkan untuk proses pelelangan, penunjukan langsung, pemilihan langsung atau pelelangan wilayah kerja pertambangan panas bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap menjadi acuan pada saat negosiasi harga jual tenaga listrik antara koperasi aXau badan usaha lain dengan PT PLN (Persero). 

     

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009