Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PANAS BUMI - KEGIATAN USAHA - PENYELENGGARAAN - PEDOMAN
2009
PERMEN ESDM NO. 11, LL KESDM BN RI 2009 (156) : 46 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi

ABSTRAK :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal23 ayat (4), Pasal35 ayat (6), Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 15 Th 1985; UU No. 27 Th 2003; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; PP No. 38 Th 2007; PP No. 59 Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM No. 001 Th 2006


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja yang ditetapkan oleh Menteri.

    Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha dengan cara lelang melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

    Dalam melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib membentuk Panitia Pelelangan Wilayah Kerja. 

    Sebelum diberikan IUP oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, Badan Usaha pemenang pelelangan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya sebagai pemenang pelelangan Wilayah Kerja wajib menyelesaikan semua kewajiban yang meliputi :

    a. membayar harga dasar data Wilayah Kerja atau bonus sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan/atau

    b. membayar kompensasi data (awarded compensation) kepada Badan Usaha yang melakukan penugasan survei pendahuluan dan tidak menjadi pemenang pelelangan Wilayah Kerja. 

CATATAN :
  • 10 Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 5 Juni 2009 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 5 Juni 2009