Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
SNI - LUMINER - STANDAR WAJIB - PEMBERLAKUAN
2009
PERMEN ESDM NO. 17, LL KESDM BN RI 2009 (250) : 4 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib

ABSTRAK :
  • bahwa untuk memenuhi keselamatan ketenagalistrikan dalam penyediaan tenaga listrik guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dan tenaga kerja, serta untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional lndonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 15 Th 1985; UU No. 7 Th 1994; UU No. 10 Th 1995 Jo. UU No. 17 Th 2006; UU No. 8 Th 1999; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; PP No. 102 Th 2000; Keppres No. 187/M Th 2004; Permen ESDM No. 0027 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Th 2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

     Memberlakukan Standar Nasional lndonesia (SNI) mengenai Luminer sebagai berikut :

    a. SNI 04-6973.1-2005 mengenai Luminer - Bagian 1 : Persyaratan Umum dan Pengujian dengan nomor Harmonized System (HS) 8539.90.90.00;

    b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan Khusus - Luminer Magun Kegunaan Umum dengan nomor HS 8539.90.90.00;

    c. SNI 04-6973.2.2-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-2: Persyaratan Khusus - Luminer Tanam dengan nomor HS 8539.90.90.00;

    d. SNI 04-6973.2.3-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan Khusus - Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum dengan nomor HS 8539.90.90.00; dan

    e. SNI 04-6973.2.5-2005 Mengenai Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan Khusus - Luminer Lampu Sorot dengan nomor HS 8539.90.90.00,

    sebagai Standar Wajib. 

    Sertifikat produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikat produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan mendapat penugasan dari Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. Sertifikat produk berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

    Selama belum tersedia lembaga sertifikasi produk yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, untuk sementara kegiatan sertifikasi produk dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

    Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2009 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2009