Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PKP2B - KK - PELAKSANAAN - PENANAMAN MODAL - PERUBAHAN - TATA CARA
2009
PERMEN ESDM NO. 18, LL KESDM BN RI 2009 (262) : 20 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka menciptakan usaha yang kondusif dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, perlu mengatur tata cara perubahan penanaman modal dalam pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 25 Th 2007; UU No. 40 Th 2007; UU No. 4 Th 2009; PP No. 32 Th 1969 Jis. PP No. 75 Th 2001; PP 20 Th 1994 Jo. PP No. 83 Th 2001; Keppres No. 75 Th 1996; Keppres No 187/M Th 2004 Jis Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Perusahaan KK dan PKP2B dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan perubahan penanaman modal terdiri dari :

    a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan;

    b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;

    c. perubahan anggaran dasar;

    d. perubahan Direksi dan Komisaris;

    e. perubahan kepemilikan saham. 

    Untuk melakukan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, perusahaan KK dan PKP2B harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

    Permohonan atas perubahan investasi dan sumber pembiayaan, perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA, perubahan anggaran dasar, perubahan Direksi dan Komisaris, dan perubahan kepemilikan saham yang telah diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 

CATATAN :
  • 12 Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 t gust us 2009
  • Diundang di Jakarta pads tanggal 19 A~US US 2009