Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KELOMPOK - KERJA - SUSUNAN - TATA KERJA
2009
PERMEN ESDM NO. 20, LL KESDM BN RI 2009 (293) : 4 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Susunan Dan Tata Kerja Kelompok Kerja

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka membantu tugas Dewan Energi Nasional, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perumusan, koordinasi, integrasi lintas sektor, dan dukungan data teknis diperlukan pembentukan dan tata kerja kelompok kerja;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No 30 Th 2007; Perpres No 26 Th 2008; Keppres No. 187/P Th 2004


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dengan Peraturan ini dibentuk Kelompok Kerja. Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

    Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Dewan Energi Nasional dalam hal :

    a. melakukan kajian yang terkait dengan kebijakan di bidang energi, rencana umum energi, langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, dan pedoman pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor; dan

    b. menyiapkan rancangan kebijakan energi nasional, langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, dan pedoman pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor. 

    Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal dianggap perlu, Kelompok Kerja dapat mengikutsertakan narasumber di luar kelompok kerja untuk ikut serta dalam rapat guna mendapatkan masukan. 

    Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja untuk tahun 2009 dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan mulai tahun 2010 dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. 

CATATAN :
  • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009