Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
DEPARTEMEN ESDM - KORPRI - SEKRETARIAT - PENGURUS - UNIT NASIONAL - ORGANISASI - TATA KERJA
2009
PERMEN ESDM NO. 21, LL KESDM BN RI 2009 (294) : 8 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Unit Nasional dan Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik lndonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik lndonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    PP No. 42 Th 2004; Keppres No. 16 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permenpan No. PER/13/M.PAN/5/2008 Th 2008


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM. Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM menyelenggarakan fungsi :

    a. koordinasi kegiatan KORPRI DESDM;

    b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;

    c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan Anggota. 

    Biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM dibebankan kepada anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Sub Unit Nasional KORPRl Unit Utama DESDM dibebankan kepada anggaran masing-masing Unit Utama. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2009