Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
LPG - PENDISTRIBUSIAN
2009
PERMEN ESDM NO. 26, LL KESDM BN RI 2009 (333) : 30 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur Liquefied Petroleum Gas dan peningkatan peran Badan Usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 5 Th 1999; UU No. 8 Th 1999; UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 Jo. PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 104 Th 2007; Keppres No. 187/M Th 2004; Permen ESDM No. 0007 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005; Permen ESDM 0048 Th 2005; Permen ESDM No. 021 Th 2007; Permen ESDM No. 19 Th 2008


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengaturan penyediaan dan pendistribusian LPG dalam Peraturan Menteri ini meliputi kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG sebagai bahan bakar (pressurized) atau bahan pendingin (refrigerated) dalam bentuk kemasan atau dalam bentuk curah/bulk. 

    Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi penyediaan LPG, pendistribusian LPG, pengguna LPG, sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, harga jual LPG, standar dan mutu LPG, keselamatan minyak dan gas bumi, pemanfaatan potensi dalam negeri, serta pembinaan dan pengawasan. 

    Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (I) dan ayat (8), Pasal 17 ayat (I), Pasal 18 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 34 dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan pencabutan lzin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    Penyalur yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) dan ayat (8) serta Pasal 26 diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal melalui Badan Usaha Pemegang lzin Usaha Niaga LPG berupa teguran tertulis dan pencabutan Surat Keterangan Penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sepanjang mengatur tata cara lelang dan penunjukan langsung untuk penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN :
  • 3 Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2009
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2009