Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PENDIDIKAN - PELATIHAN - TERSTRUKTUR - PEDOMAN
2009
PERMEN ESDM NO. 27, LL KESDM BN RI 2009 (334) : 25 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Terstruktur

ABSTRAK :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 f ahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis ditetapkan oleh Depattemen Energi dan Sumber Daya Mineral selaku lnstansi Pembina Teknis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

    bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota, perlu pengaturan teknis sub bidang atau sub-sub bidang energi dan sumber daya mineral;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 8 Th 1974 Jo. UU No. 43 Th 1999; UU No. 32 Th 2004 Jo. UU No. 12 Th 2008; PP No. 16 Th 1994; PP No. 97 Th 2000 Jo. PP No. 54 Th 2003; PP No. 99 Th 2000 Jo. PP No. 12 Th 2002; PP No. 100 Th 2000 Jo. PP No. 13 Th 2002; PP No. 101 Th 2000; PP No. 38 Th 2007; Keppres No. 87 Th 1999; Keppres No. 187/M Th 2004 Jo. Keppres No. 77/P Th 2007; Permen ESDM No. 0006 Th 2005; Permen ESDM No. 0030 Th 2005 Th 2005; Permen ESDM No. 0047 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur menjadi ketentuan wajib dalam rangka pemenuhan kompetensi teknis dan fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang mengelola bidang energi dan sumber daya mineral. 

    Dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyiapkan sarana, prasarana dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. 

CATATAN :
  • 1 Lampiran : 21 HLM
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009