Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MINERBA - PERTAMBANGAN - USAHA - JASA - PENYELENGGARAAN
2009
PERMEN ESDM NO. 28, LL KESDM BN RI 2009 (341) : 36 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara

ABSTRAK :
  • bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 5 Th 1999; UU No. 13 Th 2000; UU No. 32 Th 2004; UU No. 25 Th 2007; UU No. 40 Th 2007; UU No. 20 Th 2008; UU No. 4 Th 2009; PP No. 38 Th 2007; Keppres No. 187/M Th 2004; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan bertujuan untuk :

    a. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;

    b. mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan darn meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 

    c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. 

     Pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur atau bupatilwalikota sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN :
  • 11 Lampiran; 19 Hlm
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2009