Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LISTRIK - PEMBELIAN - PT PLN (PERSERO) - PEMBANGKIT LISTRIK - MENGGUNAKAN - ENERGI BARU TERBARUKAN - SKALA KECIL - MENENGAH - KELEBIHAN
2009
PERMEN ESDM NO. 31, LL KESDM BN RI 2009 (427) : 4 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

ABSTRAK :
  • bahwa partisipasi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk penyediaan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik nasional;

    bahwa untuk mendorong pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik (excess power) dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat oleh PT PLN (Persero) diperlukan penetapan harga pembelian tenaga listrik;

    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 10 Th 1989 Jis PP No. 26 Th 2006; Keppres No. 84/P Th 2009; Permen ESDM No. 0030 Th 2005


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang rnenggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah dengan kapasitas sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik (excess power) dari badan usaha rnilik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat. Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) sebagaimana dirnaksud dapat lebih besar dari tenaga listrik yang dipakai sendiri. 

    Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan dalam kontrak jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah tanpa negosiasi dan persetujuan harga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai harga patokan tertinggi dan persetujuan harga beli tenaga listrik untuk pembelian tenaga listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi dan Badan Usaha Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

CATATAN :

  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2009 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November  2009