Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PELIMPAHAN - SEBAGIAN URUSAN - PEMERINTAHAN - Dl BIDANG ESDM - GUBERNUR - WAKIL PEMERINTAH - PENYELENGGARAAN - DEKONSENTRASI - TA 2011
2011
PERMEN ESDM NO. 14 , LL KESDM BN RI 2011 (565) : 17 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan dekonsentrasi;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 32 Th 2004 Jis UU No. 12 Th 2008; UU No. 33 Th 2004; UU No. 4 Th 2009; PP No. 6 Th 2006 Jo PP No. 38 Th 2008; PP No. 38 Th 2007; PP No. 7 Th 2008; PP No. 23 Th 2010; Keppres No. 26 Th 2010; Keppres No. 84/P Th 2009; Permenkeu No. 171/PMK.05/2007 Th 2007; Permen ESDM No. 019 Th 2007; Permenkeu No. 156/PMK.07/2008 Th 2008; Permen ESDM No. 18 Th 2010


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi urusan kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah merupakan program/kegiatan bersifat non fisik. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota. 

    Gubernur menetapkan SKPD provinsi dan pejabat pengelola kegiatan dekonsentrasi yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan program atau kegiatan dekonsentrasi. 

    Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui dana dekonsentrasi. 

    Menteri dapat menarik kembali pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila :

    a. sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan;

    b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    c. gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seJuruhnya; dan

    d. gubernur tidak dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan. 

CATATAN :
  • 6 Halaman Lampiran
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2011  
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2011