Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BBM - PENYALURAN - KEGIATAN
2011
PERMEN ESDM NO. 16, LL KESDM BN RI 2011 (685) : 12 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

ABSTRAK :
  • Bahwa Bahan Bakar Minyak merupakan komoditas strategis dan vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah wajib menjamin kelancaran pendistribusiannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

    Bahwa Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud, sebagian besar merupakan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah yang pendistribusiannya perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

     UU No. 22 Th 2001; PP No. 67 Th 2002; PP No. 36 Th 2004 Jo. PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 71 Th 2005; Keppres No. 59/P; Permen ESDM No. 0007 Th 2005; Permen ESDM No. 0048 Th 2005; Permen No. 19 Th 2008; Permen ESDM No. 18 Th 2010


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    BU-PIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi. 

    Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berbentuk Mobile Bunker Agent (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Package Dealer (PSPD), Agen Minyak Tanah (AMT) , Pool Konsumen atau bentuk penyalur lainnya. 

    Penyalur wajib memiliki sarana dan fasilitas. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang9al ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2011 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2011