Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
ENERGI BARU TERBARUKAN - PEMANFAATAN - KEGIATAN FISIK - PELAKSANAAN
2012
PERMEN ESDM NO. 10, LL KESDM BN RI 2012 (506) : 9 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

ABSTRAK :
  • Bahwa partisipasi Pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bentuk tenaga listrik maupun non listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penyediaan energi nasional;

    Bahwa untuk mendorong penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud, diperlukan pengaturan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

     UU No 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 32 Th 2004 Jis. UU No. 12 Th 2008; UU No. 30 Th 2007; PP No. 6 Th 2006 Jo. PP No. 38 Th 2008; Perpres No. 5 Th 2006; Perpres No. 54 Th 2010; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010; Permenkeu No. 101/PMK.02/2011


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud  berupa pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan atas :

    a. instalasi penyediaan tenaga listrik;

    b. instalasi penyediaan bahan bakar nabati; dan/atau

    c. alat produktif untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat yang dihasilkan dari pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. 

    Menteri bertanggung jawab atas kebijakan, program, dan pelaksanaan kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Pelaksana kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. 

     

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012