Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
LISTRIK - PEMAKAIAN - PENGHEMATAN
2012
PERMEN ESDM NO. 13 , LL KESDM BN RI 2012 (556) : 14 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penghematan Pemakaian Listrik

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan pemakaian tenaga listrik, perlu dilakukan pemakaian tenaga listrik secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Ruang lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi :

    a. Bangunan Gedung Negara;

    b. Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN;

    c. Rumah Tinggal Pejabat; dan

    d. penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame. 

    Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan target akhir :

    a. sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan/atau

    b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien. 

    Menteri c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik kepada Pimpinan Eselon I atau pejabat yang setara, Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Direktur BUMN, Direktur BUMD, dan Deputi BHMN.

    Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud, dibantu oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh menteri, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, Bupati/Walikota, Direktur Utama BUMN, Direktur Utama BUMD dan Pimpinan BHMN sesuai dengan kewenangannya. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggall Juli 2012
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2012
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012