Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PT PLN (PERSERO) - PENUGASAN - MELAKUKAN - PEMBELIAN - LISTRIK - PLTPB - HARGA PATOKAN
2012
PERMEN ESDM NO. 22, LL KESDM BN RI 2012 (850) : 7 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi Dan harga Patokan Pembelian Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan panas bumi secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan harga patokan pembelian tenaga listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011.

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 19 Th 2003; UU No. 27 Th 2003; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 59 Th 2007 Jo. PP No. 70 Th 2010; PP No. 14 th 2012; Perpres No. 4 Th 2010; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010 


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah lingkungan, Pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. 

    PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik panas bumi dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi guna memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat. 

    Harga pembelian tenaga listrik panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga patokan yang besarnya disesuaikan dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh PI' Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan be saran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

    Dalam rangka penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Penugasan Pembelian Tenaga Listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan tembusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

    Dalam rangka penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, maka risiko menjadi tanggung jawab pemegang izin usaha panas bumi, pemegang kuasa, izin atau kontrak pengusahaan panas bumi. 

CATATAN :
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2012 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2012