Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
ORGANISASI - TATA KERJA -SEKRETARIAT - DIREKTORAT - BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
2012
PERMEN ESDM NO. 25, LL KESDM BN RI 2012 (992) : 21 HLM HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15A Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; PP No. 67 Th 2002 Jo. PP No. 49 Th 2012; Keppres No. 86 Th 2002; Keppres No. 59/P Th 2011


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    Sekretariat Badan Pengatur terdiri atas :

    a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

    Direktorat Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    Direktorat Bahan Bakar Minyak terdiri atas: a. Subdirektorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak; b. Subdirektorat Pengawasan Bahan Bakar Minyak; c. Subdirektorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Bahan Bakar Minyak; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

    Direktorat Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengatur dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 

    Direktorat Gas Bumi terdiri atas: a. Subdirektorat Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; b. Subdirektorat Pengaturan Akun, Tarif dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa; c. Subdirektorat Pengawasan dan Pengelolaan Informasi Gas Bumi Melalui Pipa; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

    Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pengatur atau Direktur yang bersangkutan. 

CATATAN :
  • 17 HLM; Lampiran 4 HLM
  • Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012 
  • Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2012