Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LISTRIK - PEMBELIAN - PT PLN (PERSERO) - DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA
2013
PERMEN ESDM NO. 19, LL KESDM BN RI 2013 (902) : 7 HLM HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sampah kota untuk pembangkitan tenaga listrik, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Badan Usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 19 Th 2003; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah lingkungan, Pemerintah menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dari Badan Usaha, dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum, dan Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

    ·         Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menggunakan teknologi zero waste dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), ditetapkan sebagai berikut :

    a.    Rp1.450,00/kWh (seribu empat ratus lima puluh rupiah per kilowatt hour), jika terinterkoneksi pada tegangan menengah;

    b.    Rp1.798,00/kWh (seribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah per kilowatt hour), jika terinterkoneksi pada tegangan rendah.

     

    ·         Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menggunakan teknologi sanitary landfill dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), ditetapkan sebagai berikut :

    a.    Rp1.250,00/kWh (seribu dua ratus lima puluh rupiah per kilowatt hour), jika terin terkoneksi pada Tegangan Menengah;

    b.    Rp1.598,00/kWh (seribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah per kilowatt hour), jika terinterkoneksi pada Tegangan Rendah.

     Dalam hal pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dengan kapasitas di atas 10 MW (sepuluh megawatt), harga pembelian tenaga listrik didasarkan pada kesepakatan antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Badan Usaha.

      Perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

    Badan Usaha yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah mengajukan permohonan kepada Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengembang sampah kota untuk pembangkit listrik.

     

    Pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota oleh badan usaha wajib mencapai commercial operation date (COD) paling lambat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan Badan Usaha.

     

    Pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang tidak mencapai commercial operation date (COD), dapat diberi perpanjangan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan akan dikenakan penurunan harga pembelian tenaga listrik dengan ketentuan sebagai berikut :

    a.    keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 3% (tiga persen);

    b.    keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5% (lima persen);

     

    c.    keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 8% (delapan persen).

CATATAN :

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

·         Ditetapkan di Jakarta, 4 Juli 2013

·         Diundangkan di Jakarta,  5 Juli 2013