Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MINERAL NILAI TAMBAH PENINGKATAN PENGOLAHAN PEMURNIAN - PERUBAHAN KEDUA
2013
PERMEN ESDM NO. 20, LL KESDM BN RI 2013 (993) : 16 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tam Bah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian penjualan mineral ke luar negeri serta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 P/HUM/12 tanggal 12 September 2012, perlu dilakukan perubahan kembali pengaturan atas peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No.8 Prp Th 1962; UU No. 10 Th 1995 Jo UU No.17 Th 2006; UU No. 20 Th 1997; UU No. 4 Th 2009; PP No. 23 Th 2010 Jo PP No. 24 Th 2012; PP No. 55 Th 2010; Kepres No. 59/P Tahun 2011; Permen ESDM No. 34 Th 2009; Permen ESDM No. 18 Th 2010; Permen ESDM No. 07 Th 2012 Jo Permen ESDM No. 11 Th 2012; Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2012 Jo Permendag  No. 52/M-DAG/PER/8/2012; Permenkeu No. 75/PMK.011/2012.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534), diubah sebagai berikut :

    1.    Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah ;

    2.    Pasal 9 dihapus;

    3.    Pasal 10 dihapus;

    4.    Mengubah BAB IX menjadi BAB VIII;

    5.    Pasal 21 dihapus;

    6.    Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21A diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a);

    7.    Mengubah BAB X menjadi BAB IX;

    8.    Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

    9.    Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

    10. Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN :

·         3 Lampiran

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013

·         Ditetapkan di Jakarta, 1 Agustus 2013

·         Diundangkan di Jakarta,  6 Agustus 2013