Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH - ORGANISASI - TATA KERJA
2013
PERMEN ESDM NO. 23, LL KESDM BN RI 2013 (1023) : 9 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunungapi Dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas teknis pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah, maka perlu membentuk Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 47 Th 2009 Jis Perpres No. 91 Th 2011; Perpres No. 24 Th 2010 Jis Perpres No. 38 Th 2013; Kepres No. 59/P Tahun 2011; Permen PAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 18 Th 2010


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah dipimpin oleh Kepala.

     

    Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi :

    a.    penyusunan rencana dan anggaran serta pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi;

    b.    penyusunan program pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah;

    c.     pelaksanaan pengamatan dan pemantauan gunungapi;

    d.    pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan pemantauan gunungapi;

    e.    pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas gunungapi;

    f.      penyiapan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi;

    g.    pelaksanaan identifikasi, pemetaan, serta analisis dan evaluasi daerah rawan bencana gerakan tanah;

    h.    penyiapan pemberian rekomendasi teknis penanggulangan bencana gerakan tanah;

    i.      pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan

    j.      pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

     

    Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas :

    a. Subbagian Tata Usaha;

    b. Seksi Pemantauan Gunungapi;

    c. Seksi Gerakan Tanah; dan

    d. Kelompok Jabatan Fungsional.

     

    Pada Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas Pengamat Gunungapi, Penyelidik Bumi, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.

     

    Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas :

    a.    Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku, berlokasi di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wilayah kerja Sulawesi dan Maluku; dan

    b.    Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara, berlokasi di Kota Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wilayah kerja Nusa Tenggara.

CATATAN :

·         2 Lampiran

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

·         Ditetapkan di Jakarta, 14 Agustus 2013

 

·         Diundangkan di Jakarta, 14 Agustus 2013