Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
DIMETIL ETER - BAHAN BAKAR - PENYEDlAAN - PEMANFAATAN - TATA NIAGA
2013
PERMEN ESDM NO. 29, LL KESDM BN RI 2013 (1124) : 7 HLM HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Dimetil Eter Sebagai Bahan Bakar

ABSTRAK :
  • bahwa dalam rangka mendukung penyediaan bahan bakar guna peningkatan ketahanan energi nasional, perlu dilakukan upaya melalui pelaksanaan diversifikasi bahan bakar dengan memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia; bahwa Dimetil Eter merupakan energi yang dihasilkan dari berbagai sumber energi yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar; bahwa berdasarkan pertimbangan  dan sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Dimetil Eter Sebagai Bahan Bakar


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 TH 2009;


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan pemanfaatan, DME sebagai Bahan Bakar dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan bahan bakar dalam negeri. Tata cara penyediaan dan pendistribusian DME sebagai Bahan Bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri ini. DME sebagai Bahan Bakar dapat dimanfaatkan secara langsung atau sebagai campuran.

    Penyediaan DME sebagai Bahan Bakar untuk pemanfaatan secara langsung hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan DME sebagai Bahan Bakar dan/atau Izin Usaha Niaga DME sebagai Bahan Bakar. Penyediaan DME sebagai Bahan Bakar untuk pemanfaatan sebagai campuran hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga DME sebagai Bahan Bakar, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG, atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas LGV sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

    Pengguna Besar DME sebagai Bahan Bakar dapat melakukan impor DME sebagai Bahan Bakar setelah mempertimbangkan ketersediaan DME sebagai Bahan Bakar di dalam negeri. Dalam hal Pengguna Besar DME sebagai Bahan Bakar akan melaksanakan impor DME sebagai Bahan Bakar, wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Pengguna Besar DME sebagai Bahan Bakar dilarang memasarkan dan/ atau memperjualbelikan DME sebagai Bahan Bakar.

    Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan DME sebagai Bahan Bakar bertanggung jawab atas standar dan mutu DME sebagai Bahan Bakar yang dihasilkan sampai ke tingkat pemegang Izin Usaha Niaga DME sebagai Bahan Bakar, Izin Usaha Niaga LPG, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas LGV, atau Pengguna Besar DME sebagai Bahan Bakar.

CATATAN :

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

·         Ditetapkan di Jakarta,  13 September 2013

·         Diundangkan di Jakarta,  13 September 2013