Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERTAMBANGAN - MINERAL DAN BATUBARA - IZIN KHUSUS - PEMBERIAN - TATA CARA
2013
PERMEN ESDM NO. 32, LL KESDM BN RI 2013 (1366) : 74 HLM HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Tata cara Pemberian Izin Khusus Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka memberi pedoman tata cara pemberian izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 81, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 4 Th 2009; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Th 2010 jo PP No. 24 Th 2012; PP No. 55 Th 2010; Kepres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 34 Th 2009; Permen ESDM No. 17 Th 2010; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013; Permen ESDM No. 07 Th 2012 jis Permen ESDM No. 20 Tahun 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Izin khusus di bidang Pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :

    a.    Izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;

    b.    IUP Operasi Produksi untuk penjualan;

    c.    IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan

    d.    IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

    Setiap perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 1 (satu) izin dari masing-masing jenis Izin khusus di bidang pertambangan mineral batubara yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

     

    Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan wajib mempunyai izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. Untuk mendapatkan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi harus mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan dan evaluasi.

    Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara yang tergali dari lokasi penimbunan mineral atau batubara sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, maupun pada lintas wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dilarang mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha Pertambangan yang bermaksud menjual mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/ atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan. Penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang, dengan jumlah tonase sesuai dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan evaluasi.

    Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan dilarang:

    a.    memindahtangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan

    b.    mengangkut dan menjual mineral atau batubara yang tergali ke luar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

    Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang mempunyai IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

    Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang melakukan pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang bukan berasal dari pemegang:

    a.    IUP Operasi Produksi;

    b.    IUPK Operasi Produksi;

    c.    IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian;

    d.    IPR; dan/ atau

    e.    IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya, yang telah terregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean.

    Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

    Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka mempersiapkan dokumen studi kelayakan, penyusunan perjanjian kerja sarna, dan pengurusan perizinan lain.

    Izin Prinsip pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

    IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

CATATAN :

·         5 Lampiran.

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

·         Ditetapkan di Jakarta, 19 November 2013

·         Diundangkan di Jakarta, 19 November 2013