Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KETENTUAN - PELAKSANAAN - PERMEN PAN DAN RB - JABATAN - FUNGSIONAL - PENYELIDIK BUMI - ANGKA KREDITNYA
2013
PERMEN ESDM NO. 34, LL KESDM BN RI 2013 (1448) : 90 HLM HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi Dan Angka Kreditnya

ABSTRAK :
  • Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 8 Th 1974 jo UU No. 43 Th 1999; PP No. 16 Th 1994 jo PP No. 40 Th 2010; PP No. 97 Th 2000 jo PP No. 54 Th 2003; PP No. 98 Th 2000 jo PP No. 11 Th 2002; PP No. 99 Th 2000 jo PP No. 12 Th 2002; PP No. 10 Th 2000; PP No. 9 Th 2003 jo PP No. 63 Th 2009; Kepres No. 87 Th 1999 jo Perpres No. 97 Th 2012; Perpres No. 47 Th 2009 jis Perpres No. 91 Th 2011; Perpres No. 24 Th 2010 jis Perpres No. 38 Th 2013; Perpres No. 58 Th 2013; Keppres No. 59/P Th 2011; Perka BKN No. 19 Th 2006 jis Perka BKN No. 5 Th 2013; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013; Permen PANRB No. 01 Th 2013


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penyelidik Bumi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan kebumian pada instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

    Tugas pokok Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

    Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan.

    Instansi pembina Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM.

    Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat Penyelidik Bumi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penyelidik Bumi lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

     

    Penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

    Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penyelidik Bumi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

    a.    Untuk kenaikan  pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

    b.    Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

     

    Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

    Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

     

CATATAN :

·         18 Lampiran.

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

·         Ditetapkan di Jakarta,  11 Desember 2013

·         Diundangkan di Jakarta, 11 Desember 2013