Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
JARINGAN - TENAGA LISTRIK - KEPENTINGAN - TELEKOMUNIKASI - MULTIMEDIA - INFORMATlKA - PERMOHONAN - IZIN - PEMANFAATAN - TATA CARA
2013
PERMEN ESDM NO. 36 TAHUN 2013, LL KESDM BN RI 2013 (1538) : 16 HLM
PERATURAN MENTERI ESDM Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan Informatika

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 36 Th 1999; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012; PP No. 62 Th 2012; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen PE No. 01.P/47/MPE/1992 jo Kepmen PE No. 975.K/47/MPE/1999; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika yang IPJ Telematikanya diberikan oleh Menteri.

     

    Pemanfaatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan :

    a.    Penyangga dan/ atau jalur sepanjang Jaringan;

    b.    Serat Optik pada Jaringan;

    c.    Konduktor pada Jaringan; dan

    d.    Kabel Pilot pada Jaringan.

    Untuk memanfaatkan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon Pemanfaat Jaringan harus mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan jaringan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan dengan melampirkan :

    a.    Identitas pemohon;

    b.    Akte pendirian badan usaha;

    c.    Profil badan usaha;

    d.    Nomor pokok wajib pajak;

    e.    Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan

    f.     Surat ijin usaha dari instansi yang berwenang di bidang telekomunikasi, multimedia, dan/ atau informatika.

     

    Rancangan pemanfaatan Jaringan meliputi daerah cakupan kerja, kapasitas Jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, multimedia, dan/ atau informatika yang akan digunakan.

    Dalam hal hasil analisis kelaikan terhadap rancangan pemanfaatan Jaringan dinyatakan laik dimanfaatkan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik Jaringan harus mengajukan permohonan IPJ Telematika.

     

    Permohonan IPJ Telematika harus dilengkapi dokumen paling sedikit berupa :

    a.    Identitas pemohon;

    b.    Identitas calon Pemanfaat Jaringan dan surat permohonan dari calon Pemanfaat Jaringan;

    c.    Profil calon Pemanfaat Jaringan;

    d.    Akte pendirian calon Pemanfaat Jaringan, serta pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;

    e.    Nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaat Jaringan;

    f.     Surat keterangan domisili calon Pemanfaat Jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat;

    g.    Dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan Jaringan;

    h.    Cakupan Jaringan yang akan dimanfaatkan;

    i.      Jenis, spesifikasi, dan/ atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/ atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan

    j.      Rancangan perjanjian pemanfaatan Jaringan.

     

    IPJ Telematika diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan IPJ Telematika harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IPJ Telematika berakhir.

     

    Pemegang IPJ Telematika berhak melaksanakan penertiban terhadap Pemanfaat  Jaringan yang tidak sesuai dengan persetujuan pemanfaatan Jaringan antara pemegang IPJ Telematika  dengan Pemanfaat Jaringan.

    Pemegang IPJ Telematika wajib memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai penyelenggaraan pemanfaatan Jaringan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir laporan berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan IPJ Telematika dilakukan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan pengawasan dapat dibantu inspektur ketenagalistrikan.

     

    Setiap pemegang IPJ Telematika yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 huruf a atau b, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), atau Pasal 20 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

    Sanksi administratif berupa :

    a.    Teguran tertulis;

    b.    Pembekuan kegiatan sementara pemanfaaatan Jaringan; dan/ atau

    c.    Pencabutan IPJ Telematika.

CATATAN :

·         2 Lampiran.

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

·         Ditetapkan di Jakarta, 24 Desember 2013

·         Diundangkan di Jakarta,  24 Desember 2013