Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERTAMBANGAN - KAWASAN - KRITERIA TEKNIS
2013
PERMEN ESDM NO. 37, LL KESDM BN RI 2013 (1540) : 8 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; UU No. 27 Th 2003; UU No. 26 Th 2007; UU No. 4 Th 2009; PP No. 35 Th 2004; PP No. 26 Th 2008; PP No. 22 Th 2010; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010; Permen ESDM No. 12 Th 2011     


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Kawasan Peruntukan Pertambangan dapat berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan :

    a.    Mineral (sama dengan WP mineral dan batubara);

    b.    Batubara (sama dengan WP mineral dan batubara);

    c.    Minyak dan gas bumi; dan/atau

    d.    Panas bumi.

    Mineral terdiri atas :

    a.    Mineral radioaktif;

    b.    Mineral logam;

    c.    Mineral bukan logam; dan

    d.    Batuan

    Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut. 

     

    Minyak dan gas bumi antara lain :

    a.    Minyak bumi;

    b.    Gas bumi;

    c.    Gas metana batubara;

    d.    Shale gas;

    e.    Shale oil;

    f.     Tight sand gas; dan

    g.    Methane-hydrate.

     

    Dalam rangka penetapan Kawasan Peruntukan Pertambangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dilakukan Delineasi Kawasan Peruntukan Pertambangan berdasarkan kriteria teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

     

    Kawasan Peruntukkan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 didelineasi dan digambarkan dalam peta pola ruang rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang wilayah Provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

     

    Dalam hal pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat mendelineasi Kawasan Peruntukkan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penetapan rencana tata ruang wilayah untuk Kawasan Peruntukan Pertambangan dapat dilakukan dengan menyebutkan jenis Bahan Tambang dan lokasi keterdapatannya.

     

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap ;

    a.    WIUP mineral radioaktif;

    b.    WIUP mineral logam, WPR mineral logam, dan wilayah KK mineral logam;

    c.    WIUP mineral bukan logam dan batuan, WPR mineral bukan logam dan batuan, dan wilayah KK mineral bukan logam dan batuan;

    d.    WIUP batubara, WPR batubara, dan wilayah PKP2B;

    e.    Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi nonkonvensional;

    f.     Wilayah penugasan survei pendahuluan panas bumi;

    g.    Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

    Yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, didelineasi sebagai Kawasan Peruntukan Pertambangan.

CATATAN :

·         Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

·         Ditetapkan di Jakarta, 24 Desember 2013

·         Diundangkan di Jakarta,  24 Desember 2013