Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BBG - PENDISTRIBUSIAN -PENYEDIAAN - PELAKSANAAN- TRANSPORTASI
2014
PERMEN ESDM NO. 08 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (407) : 5 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN

ABSTRAK :
  • Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU  No. 22 Th 2001; UU  No. 30 Th 2007;  PP  No. 36 Th 2004 jo PP  No. 30 Th 2009; Perpres No. 64 Th 2012; Kepres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Bahan Bakar Gas Adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. Menteri ESDM menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG. Badan Usaha yang akan mendapatkan penugasan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

    • memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas;
    • memiliki dan/atau menguasai sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas;
    • telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas pada suatu wilayah;
    • memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan konsumen tertentu;
    • memiliki kemampuan pendanaan sesuai dengan rencana investasi;
    • memiliki kemampuan teknis dan operasional pengelolaan SPBG.

    Untuk mendapatkan penugasan, Badan Usaha mengajukan permohonan penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG kepada Menteri ESDM melalui Direktur Minyak dan Gas Bumi. Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG paling sedikit memuat :

     

    • hak dan kewajiban Badan Usaha;
    • volume Bahan Bakar Gas berupa CNG;
    • wilayah penugasan;
    • keadaan kahar (Force Majeur); dan
    • sanksi.

     

    Badan Usaha yang mendapatkan penugasan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Minyak dan Gas Bumi atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG di wilayah distribusinya setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan, pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan penugasan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG, anatar lain :

    • realisasi volume alokasi Gas Bumi;
    • realisasi volume penjualan BBG berupa CNG;
    • mutu BBG berupa CNG;
    • kehandalan sarana dan fasilitas yang digunakan, dan
    • keselamatan Minyak dan Gas Bumi.

     

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 27 Maret 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 1 April 2014.