Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LISTRIK - TARIF - DISEDIAKAN - PT PLN (PERSERO)
2014
PERMEN ESDM NO. 09 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (417) : 19 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dengan menghapuskan subsidi listrik untuk golongan pelanggan industri menengah yang berbentuk perusahaan terbuka (go public) dan golongan pelanggan industri besar, serta penerapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) bagi golongan tarif listrik non subsidi untuk keperluan rumah tangga besar, bisnis menengah dan besar, dan kantor pemerintah sedang, perlu menyesuaikan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012; bahwa penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana dimaksud tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 21 Januari 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU  No. 8 Th 1999; UU  No. 30 Th 2007; UU  No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012; Keppres No. 59/P Th 2011; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif, yang terdiri atas : tarif tenaga listrik reguler, dan tarif tenaga listrik prabayar. Tarif Tenaga Listrik terdiri atas :

    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Bisnis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan IV-D;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (T/TM) diperuntukan bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan keperluan penjualan Curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), diperuntukan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, Traksi, dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

    yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik prabayar ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjusment)  juga ditetapkan olek Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan :

    • efesiensi pengusahaan;
    • mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; dan
    • pelayanan kepada konsumen.

     

CATATAN :
  • 9 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.
  • Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 1 April 2014.
  • Mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2012.