Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
KEMENTERIAN ESDM - SISTEM - PENANGANAN - PENGADUAN - INTERNAL - DUGAAN - TINDAK PIDANA - KORUPSI
2014
PERMEN ESDM NO. 25 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (1458) : 10 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang SISTEM PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun mekanisme penanganan pengaduan internal terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 28 Th 1999; UU No. 31 Th 1999; UU No. 13 Th 2006; PP No. 71 Th 2000; Keppres No. 77/P Th 2014; Permen ESDM No. 14 Th 2009; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013; Permen PAN No. 60 Th 2012; Permen ESDM No. 25 Th 2012.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pelapor Pengaduan Internal (Whistleblower) yang selanjutnya disebut Whistleblower adalah seorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian ESDM termasuk satuan kerja yang berada dalam lingkup Kementerian ESDM. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dapat bertindak sebagai Whistleblower. Whistleblower mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan serta berhak mengetahui tindak lanjut pengaduan.

     

    Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian ESDM ditangani oleh Tim Pengelola Pengaduan Whistlebolwer. Informasi yang disampaikan oleh Whistleblower dilengkapi dengan bukti dukung berupa :

    • data;
    • foto;
    • rekaman percakapan;
    • bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

     

    Tim Pengelola Pengaduan Whistleblower harus sudah memberikan kesimpulan hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap memiliki dugaan Tindak Pidana Korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ESDM dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari Whistleblower.

     

     

    Setalah melakukan audit, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu kepada Menteri ESDM. Inspektorat Jenderal a.n Menteri ESDM melanjutkan laporan kepada Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi.

     

    Dalam hal hasil pemeriksaan Kepolisian, Kejaksaan, KPK atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkan oleh Inspektur Jenderal bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi, Inspektur Jenderal mengusulkan pemulihan nama baik terlapor yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri ESDM.

     

    Seluruh unit di lingkungan Kementerian ESDM wajib mempublikasikan sistem penanganan pengaduan iternal dengan menyediakan dan mengumumkan secara resmi dan berkesinambungan pada tempat-tempat strategis mengani sarana dan prasarana untuk memfasilitasi pengaduan Whistleblower.

CATATAN :
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 3 Oktober 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 3 Oktober 2014.