Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL - ORGANISASI - TATA KERJA
2014
PERMEN ESDM NO. 29 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (1582) : 13 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI ENERGI DAN MINERAL

ABSTRAK :
  • Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Minyak dan Gas Bumi menjadi Sekolah Tinggi Energi dan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Energi dan Mineral.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU  No. 20 Th 2003; UU  No. 12 Th 2012; PP  No.17 Th 2010 jo PP No. 66 Th 2010; Perpres No. 47 Th 2014; Keppres No. 77/P Th 2014; Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 0686/U/1999; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jo Permen ESDM No. 22 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    STEM Akamigas adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

     

    Organisasi STEM Akamigas terdiri atas :

    • Senat akademik, merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
    • Pemimpin, merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan STEM Akamigas dan dipimpin oleh seorang ketua. Organisasi Pemimpin terdiri atas : a).  Wakil Ketua, terdiri dari Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.; b).  Bagian, terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, serta Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri Subbagian Administrasi Akademik dan Subbagian Administrasi Kemahasiswaan. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Adminsitrasi Umum dan Subbagian Administrasi Keuangan. Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c).  Program Studi dan Kelompok Dosen, Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Ketua. Kelompok Dosen terdiri dari sejumlah dosen yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; d).  Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan unsur pelaksana STEM Akamigas yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat; e).  Unit Penjamin Mutu, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan penjaminan mutu STEM Akamigas; f).   Unit Laboratorium, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan laboratorium dan bengkel; g).  Perpustakaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan; h). Unit Komputer dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.
    • Satuan Pengawas Internal, merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Pemimpin.
    • Dewan Penyantun, merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.

     

     

    Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Ketua.

     

    Struktur Organisasi STEM Akamigas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perubahan atas organisasi dan tata kerja STEM Akamigas ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri PAN dan RB.

     

    Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri ESDm Nomor 0003 Tahun 2005 masih tetap dilaksanakan sampai dengan Organisasi dan Tata Kerja STEM Akamigas disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. Penyesuaian dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

     

     

CATATAN :
  • 1 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 16 Oktober 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 16 Oktober 2014.