Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
TENAGA LISTRIK - TARIF - DISEDIAKAN - PT PLN (PERSERO)
2014
PERMEN ESDM NO. 31 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (1770) : 16 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, serta penerapan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tarif adjusment) untuk beberapa golongan pelanggan, perlu menyesuaikan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2014; bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tersebut di atas telah mendapat persetujuan DPR RI sesuai hasil Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 17 September 2014; dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 8 Th 1999; UU  No. 30 Th 2007; UU  No. 30 Th 2009; PP  No. 23 Th 1994; PP  No. 14 Th 2012 jo PP  No. 23 Th 2014; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif. Tarif Tenaga Listrik terdiri atas :

    • tarif tenaga listrik reguler, merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
    • tarif tenaga listrik prabayar, merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

     

    Tarif Tenaga Listrik terdiri atas :

    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Bisnis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200kVA (T/TM) diperuntukan bagi perusahaan kereta listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan Curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; dan
    • Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT0, diperuntukan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, Traksi, dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII,

     

    yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik prabayar ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

     

    Dirjen Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan :

    • efesiensi pengusahaan;
    • mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
    • Pelayanan kepada konsumen.

     

     

CATATAN :
  • 9 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2015.
  • Ditetapkan di Jakarta, 5 November 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 5 November 2014.
  • Mencabut Permen ESDM No. 09 Th 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Th 2014.