Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
BBM TERTENTU - HARGA - JUAL - ECERAN - KONSUMEN PENGGUNA
2014
PERMEN ESDM NO. 34 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (1791) : 9 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

ABSTRAK :
  • Bahwa dengan mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan dalam rangka upaya pengalihan penggunaan subsidi Bahan Bakar Minyak yang lebih produktif dan tepat sasaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; bahwa besaran harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tersebut berdasarkan hasil Sidang Kabinet; dab berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual Ecerab dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU  No. 22 Th 2001; PP  No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 71 Th 2005 jo Perpres No. 45 Th 2009; Perpres No. 15 Th 2012; Keppres No. 121/P Th 2014; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 01 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut :

    • Minyak tanah (kerosine) sebesar Rp. 2.500,00, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
    • Bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp. 8.500,00, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%.
    • Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 7.500,00, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

     

    Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu hanya berlaku untuk :

    • Konsumen Pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
    • Kendaraan Dinas pada wilayah yang belum diberlakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

    Dalam hal titik serah adalah Penyalur dan pada wilayah tertentu tidak terdapat Penyalur, Penyalur yang ada tidak mempunyai kemampuan menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu atau untuk konsumen langsung angkutan umum, Badan Usaha dapat menyalurkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu melalui Terminal Bahan Bakar Minyak/Depot yang dimiliki atau dikuasinya.

CATATAN :
  • 1 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.
  • Ditetapkan di Jakarta, 17 November 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 17 November 2014.
  • Mencabut Permen ESDM No. 18 Th 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2014.