Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERTAMBANGAN - MINERAL DAN BATUBARA - KESELAMATAN - MANAJEMEN - SISTEM - PENERAPAN
2014
PERMEN ESDM NO. 38 TAHUN 2014, LL KESDM BN RI 2014 (2014) : 111 HLM
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Tentang PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK :
  • Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang; bahwa dalam rangka menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efesien dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara; dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 1 Th 1970; UU No. 13 Th 2003; UU No. 4 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; PP No. 55 Th 2010; PP No. 50 Th 2012; Keppres No. 121/P Th 2014; Kepmen ESDM No. 555.K/26/M.PE/1995; Permen ESDM No. 28 Th 2009 jo Permen ESDM No. 24 Th 2012; Permen ESDM No. 18 Th 2010 jis Permen ESDM No. 30 Th 2014; Permen ESDM No. 2 Th 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut SMKP Minerba adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.

    Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba di Perusahaannya. Perusahaan tersebut terdiri atas :

    a. Perusahaan Pertambangan, yaitu pemegang :

    • IUP;
    • IUPK;
    • IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
    • KK; dan
    • PKP2B.

     

    b. Perusahaan Jasa Pertambangan, yaitu pemegang :

    • IUJP; dan
    • SKT

     

    Penerapan SMKP Minerba meliputi elemen-elemen sebagai berikut :

    a.    kebijakan;

    b.    perencanaan;

    c.    organisasi dan personel;

    d.    implementasi;

    e.    evaluasi; dan

    f.   tinjauan manajemen.

    Penerapan SMKP Minerba dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

     

    Pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba mengacu pada Pedoman Penilaian Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini. Hasil pelaksanaan audit internal dan/atau audit eksternal penerapan SMKP Minerba wajib disampaikan kepada KAIT dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak audit dinyatakan selesai sesuai dengan Format Laporan Audit Penerapan SMKP Minerba sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

     

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM atau Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Inspektur Tambang.

    Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba sesuai dengan kewenangannya kepada Menteri ESDM c.q Dirjen Minerba sekurang-kurangnya 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun.

     

    Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) atau ayat (3), atau Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif, dapat berupa :

    • peringatan tertulis;
    • penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan atau kegiatan usaha jasa pertambangan; dan/atau
    • pencabutan IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau SKT.

     

    Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perusahaan wajib menerapkan SMKP Minerba dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

     

     

    Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKP Minerba terhadap Perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

     

    Gubernur memberikan sanksi adminstratif terhadap Perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

     

CATATAN :
  • 3 lampiran.
  • Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  • Ditetapkan di Jakarta, 30 Desember 2014.
  • Diundangkan di Jakarta, 30 Desember 2014.