Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERPANJANGAN II - TAHAP - KEGIATAN - EKSPLORASI - PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA - PT ASMIN BARA JAAN
2004
KEPMEN ESDM NO. 003 K/40.00/MEM, LL KESDM 2004 : 4 HLM HLM
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Bara Jaan

ABSTRAK :
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 4 (iii) PCljanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah dengan PT Asmin Bara Jaan tanggal 20 November 1997, Perusahaan tersebut pada tanggal 19 September 2003 mengajukan permohonan Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini; 

    bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Asmin Bara Jaan, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Asmin Bara Jaan untuk melakukan Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi. 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 11 Th 1967; UU No. 6 Jo. UU No. 12 Th 1970; PP No. 32 Th 1969 Jis. PP No. 75 Th 2001; Keppres No. 75 Th 1996; Keppres No. 234/M Th 2003; Kepmentamben No. 680.K/29/M.PE/1997; Kepmentamben No. 007.K/40.00/MEM/2003; Kepmentamben No. 812.K/40/MEM/2003


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Perpanjangan Il Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Bara Jaan seluas 10.990 Ha untuk selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2004. 

     Luas Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Bara Jaan yang masib dipertahankan seluas 10.990 Ha sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 96STB042. 

CATATAN :
  • 1 Lampiran; 2 HLM
  • Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Agustus 2003. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2004