Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERMULAAN - TAHAP - KEGIATAN PRODUKSI - SEBAGIAN WILAYAH - PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA - PT KARTlKA SELABUMI MINI
2004
KEPMEN ESDM NO. 005 K/40.00/MEM, LL KESDM 2004 : 5 HLM HLM
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi Pada Sebagian Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kartika Selabumi Mining

ABSTRAK :
  • Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (I) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero) dan PT Kartika Selabumi Mining Nomor o 18IPKIPTBA-KSMlI994 tanggal 15 Agustus 1994, perusahaan tersebut pada tanggal 21 luli 2003 telah mengajukan permohonan untuk melakukan peningkatan Tahap Produksi pada sebagian wilayahnya sesuai dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;

    Bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Kartika Selabumi Mining, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Kartika Selabumi Mining untuk melakukan permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada sebagian wilayahnya. 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 11 Th 1967; UU No. 6 Th 1968 Jo. UU No. 12 Th 1970; PP No. 32 Th 1969 Jis. PP No. 75 Th 2001; Keppres No. 75 Th 1996; Keppres No. 234/M Th 2003; Kepmentamben No. 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997; Kepmen ESDM No. 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003; Kep Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral No. 002.K/20.01/DJG/2002 Tanggal 10 Januari 2002


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada sebagian Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kartika Selabumi Mining seluas 4.600,30 Ha yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2003 sampai dengan tanggal 20 Juli 2033. 

     Luas Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Kartika Selabumi Mining yang masih dipertahankan seluas 17.550 Ha, yang terdiri dari :

    a. Seluas 4.600,30 Ha dalam Tahap Kegiatan Produksi sesuai dengan peta dan daf'tar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 96MRB0421  sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;

    b. Sisanya seluas 12.949,70 Ha dalam Tahap Kegiatan Konstruksi sesuai dengan peta dan daf'tar koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 96MRB0421. 

CATATAN :
  • Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal21 Juli 2003. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2004