Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA - PENGAKHlRAN - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - PT GENERAL SAKTI KREASINDO - DI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN - PROVINSI SUMATERA SELATAN
2004
KEPMEN ESDM NO. 0966 K/40/MEM, LL KESDM 2004 : 4 HLM HLM
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT General Sakti Kreasindo Di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK :
  • Bahwa sampai saat ini PT General Sakti Kreasindo tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pasal 6 ayat (4.ii) mengenai berakhimya periode Eksplorasi, dan Pasal 14 ayat (1) mengenai pembayaran luran Tetap;

    Bahwa kepada PT General Sakti Kreasindo telah diberikan teguran untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan telah diberikan teguran kelalaian sesuai Pasal 25 ayat (1) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; 

    Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT General Sakti Kreasindo yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1997; 


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 11 Th 1967; UU No. 6 Th 1968 Jo. UU No. 12 Th 1970; PP No. 32 Th 1969 Jis PP No. 75 Th 2001; Keppres No. 75 Th 1996; Keppres No. 228/M Th 2001; Kepmentamben No. 680.K/29/M.PE/1997 


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Mengakhiri Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT General Sakti Kreasindo yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1997. 

     Dengan pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, seluruh wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT General Sakti Kreasindo yang terletak di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 23.920 ha dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peta dan Daftar Koordinat dengan Kode Wilayah 96PBO 181 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini. 

    PT General Sakti Kreasindo wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang belum diselesaikan pada saat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berakhir. 

CATATAN :
  • 1 lampiran; 2 HLM
  • Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaI ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 Desember 2003. 
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2004