Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MENTERI ESDM - DIRJEN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - WEWENANG - PELIMPAHAN - PEMBINAAN - PENGAWASAN - KONTRAK KERJASAMA - PENGUSAHAAN - SUMBER DAYA PANAS BUMI - PELAKSANAAN
2004
KEPMEN ESDM NO. 0980 K/40/MEM, LL KESDM 2004 : 2 HLM HLM
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi Kepada Direktur Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Yang Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 27 Th 2003 tentang Panas Bumi, perlu melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan atas kontrak kerjasama pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.   


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 27 Th 2003; Keppres No. 228/M Th 2001; Keppres No. 102 Th 2001; Kepmen ESDM No. 150 Th 2001 Jo. Kepmen ESDM No. 1915 Th 2001


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan panas bumi yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagai berikut :

    1. Persetujuan perubahan batas wilayah kerja;

    2. Persetujuan perubahan kepemilikan saham perusahaan;

    3. Persetujuan terhadap studi kelayakan;

    4. Persetujuan pengembangan lapangan panas bumi tahap kegiatan eksploitasi;

     5. Persetujuan perpanjangan tahap kegiatan eksploitasi;

    6. Pemberian rekomendasi perubahan anggaran dasar perusahaan;

    7. Pemberian rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi;

    8. Pengelolaan data an informasi panas bumi. 

     

     

CATATAN :
  • Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 Oktober 2003
  • Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2004